Jumat, 09 September 2011

Tugas pe e pe ka a ka en = pkn


Perlunya Sishankamrata dalam Upaya Bela Negara 

Globalisasi yang akrab dilatarbelakangi oleh aspek ekonomi telah membawa perubahan tentang cara dan tujuan perang, cara/tujuan suatu negara dalam menguasai atau menaklukkan negara lain. Semula untuk penguasaan teritori yang kadangkala berlatar belakang ideologi, telah berubah menjadi penguasaan ekonomi (sumber daya). Cara perangpun lebih banyak dilakukan dengan cara non militer dan menyangkut banyak aspek yang lebih efisien.
Globalisasi yang akrab dilatarbelakangi oleh aspek ekonomi telah membawa perubahan tentang cara dan tujuan perang, cara/tujuan suatu negara dalam menguasai atau menaklukkan negara lain. Semula untuk penguasaan teritori yang kadangkala berlatar belakang ideologi, telah berubah menjadi penguasaan ekonomi (sumber daya). Cara perangpun lebih banyak dilakukan dengan cara non militer dan menyangkut banyak aspek yang lebih efisien.
 Namun demikian spektrum dan kom-pleksitas ancaman telah jauh melebar dan bersifat multidimensional. oleh karenanya sishankamrata adalah jawaban yang tepat, karena hakekatnya sishankam-rata adalah pengerahan total seluruh potensi bangsa, tidak hanya militer melainkan potensi lain menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, informasi, diplomasi dan lainnya dalam upaya bela negara. landasannya adalah nasionalisme-patriotisme, yaitu kesa-daran bela negara yang kuat, tangguh dan sikap pantang menyerah.
 Namun demikian, dalam perkembangan kekinian terdapat banyak masalah menyangkut, sishankamrata tidak saja mengenai implementasinya tetapi juga termasuk pembiasan filosofi dan makna sishankamrata. kalau hal ini dibiarkan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama niscaya akan melemahkan sendi-sendi upaya pembelaan negara, membuat limbung sistem pertahanan-keamanan, mengikis kedaulatan bangsa dan negara, sehingga dapat berujung pada perpecahan bangsa.
 Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap pembelaan negara seperti : interpretasi  keliru mengatakan “dalam sishankamrata, rakyat dijadikan tameng hidup” (kombatan),
secara negatif, berimplikasi pada perumusan dan perubahan undang-undang. terjadi penyeder-hanaan pengertian dalam konteks pemahaman bela negara.
 Dalam uud 1945 (asli) pasal 30 ayat (1) menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”, tetapi dalam uud 2002 (hasil perubahan)               menjadi : “tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pertahanan-keamanan”, ini jelas menyempitkan makna bela negara yaitu hanya pada aspek pertahanan-keamanan.
 Disamping itu dalam uu no. 3 tahun 2002 tentang per-tahanan negara, istilah sishankamrata diganti menjadi sishanta, ini berarti terjadi pembelokan dan pembiasan filosofi dan makna fundamental dari sishankamrata.
 Dalam sishankamrata seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan, kekuatan, potensi, profesi atau latar belakang keahliannya, dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan guna mendukung implementasi sishankamrata.
 Tentang konsep “keamanan nasional”, hal ini harus ditangani secara arif dan cerdas. pemilahan secara tajam, mutlak dan dikotomis antara pertahanan dan keamanan dapat mengabaikan adanya overlapping atau gray area antara lingkup tugas polri dan tni. padahal bila kita cerdas dan arif memahami sejarah bangsa dan negara kesatuan republik indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka niscaya polri dan tni dapat didayagunakan secara optimal, hingga dapat menangkal setiap ancaman, tanpa hambatan psikologis.
 Berikutnya, pada era perang masa kini, kekuatan senjata (hard power), telah digantikan oleh senjata “informasi” untuk membangun persepsi dan kekuatan finansial (modal) untuk menguasai ekonomi.
 Lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan perusahaan multi nasional (mnc) serta para elite politik dan lsm dalam negeri yang terpengaruh sebagai kepanjangan tangan “mereka” adalah tentara baru bagi penakluk sistem perekonomian dan sistem politik yang pada gilirannya “konstitusi dan nilai-nilai” negara sasaranpun dirubahnya. tanpa disadari, sebenarnya saat ini bangsa indonesia sedang terlibat dalam suatu peperangan dan ada dalam kondisi terkalahkan. terpinggirkan-nya nilai-nilai luhur bangsa seperti kekeluargaan, gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat diganti dengan individualisme, kebebasan tanpa batas, pasar bebas, one man one vote, sistem politik yang “ultra liberal” adalah pertanda bahwa bangsa indonesia dengan falsafah, ideologi pancasila telah tersisihkan.
 Sekali lagi ditegaskan, “ancaman lebih pada aspek non militer”, karenanya kita harus menajamkan perhatian pada aspek ini. dan bila ancaman ini terus berlangsung akan melemahkan ketahanan nasional dan kekuatan pertahanan kita, yang bermula dari melemahnya semangat bela negara, patriotisme serta semangat pengabdian terhadap kepentingan bangsa dan negara    indonesia.
 Menghadapi situasi yang demikian ini, maka segenap komponen bangsa harus merespon positif dan bersifat segera guna mencari formula yang tepat.
 Sebagai salah satu komponen strategis bangsa yang berjiwa nasionalis, berwawasan kebangsaan indonesia, para alumni resimen mahasiswa indonesia harus mengambil peran pada garda terdepan dalam upaya kekuatan nasionalisme-patriotisme serta pening-katan kesadaran bela negara. dalam kaitan ini sebagai motivator dan dinamisator, para alumni resimen mahasiswa indonesia dapat ikut serta mendorong dan mendukung :
 1. Mengembalikan makna filosofi sishan-kamrata. pengelolaan yang benar dan arif atas seluruh aspek kehidupan bangsa, aspek demografis dan geografis yang sangat heterogen itu, niscaya akan menghasilkan kekuatan pertahanan yang mampu memancarkan “daya tangkal” yang ampuh untuk menghadapi setiap ancaman.
 2. Berupaya mendorong pelurusan kembali (revisi dan reorientasi) perundang-undangan, uud yang keluar dari spirit mukadimahnya, menimbulkan distorsi dalam beberapa pasal baik dalam uud sendiri maupun dalam uu penja-barannya. karena itu perlu upaya pelurusan kembali agar tidak terjadi proses implementasi sishankamrata yang justru keluar dari makna hakikinya.
 3. Memberi pencerahan tentang upaya bela negara. sebagai sosok yang sempat mengenyam pendidikan tinggi dan berkesempatan ikut latsarmil serta pernah ikut mengusir kaum penjajah (c.m.-corps mahasiswa 45, tp-tentara pelajar, dll), tentu peduli dan berkemampuan untuk menularkan pemikiran dan pengalamannya pada lingkungan sekelilingnya dimanapun alumni resimen mahasiswa indonesia berada.
 4. Penguatan patriotisme-nasio-nalisme akan kesadaran berbangsa-bernegara dan bela negara. kedua hal ini merupakan syarat mutlak bagi implementasi sishankamrata. upaya ini harus diterapkan kepada seluruh rakyat indonesia sejak usia dini lewat proses pendidikan formal maupun non formal. dengan pengalaman, kemampuan dan keberadaan ditugas masing-masing tentu alumni mahasiswa dapat berperan dibidang ini.
 5. Pembangunan ekonomi nasional dan industri pertahanan. perekonomian nasional yang kuat adalah penopang dari kekuatan pertahanan, sebaliknya sekuat apapun kekuatan-pertahanan akan rontok manakala tidak ditunjang perekonomian yang kuat. karenanya perlu segera ada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bangsa dan negara lain. kemandirian bangsa dalam pengelolaan aset strategis dan sumber daya alam bangsa harus ditegakkan kembali. tanpa kemandirian, amat sulit bagi bangsa indonesia memiliki daya tahan terhadap gejolak dari luar, apalagi menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya sudah multidimensional.
 Spektrum ancaman yang demikian luas, mengharuskan kita dalam memahami arti pengertian bela negara sebagai membela kepentingan nasional, bukan sekedar bela negara dalam konteks pertahanan militer.
 Dengan demikian semua warga negara wajib ikut serta dalam peperangan melawan ancaman yang membahayakan, integritas nkri. ancaman yang membahayakan identitas kelangsungan hidup bangsa serta ancaman yang membahayakan pencapaian tujuan nasional.


Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Tambahan :
Hati-hati pula dengan gerakan pendirian negara di dalam negara yang ingin membangun negara islam di dalam Negara Indonesis dengan cara membangun keanggotaan dengan sistem mirip mlm dan mendoktrin anggota hingga mereka mau melakukan berbagai tindak kejahatan di luar ajaran agama islam demi uang. Jika menemukan gerakan semacam ini laporkan saja ke pihak yang berwajib dan jangan takut dengan ancaman apapun.


Bentuk Ancaman Negara dari luar dan dalam negeri.

Isu utama dalam keamanan bersifat politik dan militer. Dalam arti ancaman keamanan yang utama terhadap negara adalah ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial. Sejak munculnya konsep negara-bangsa hingga masa Perang Dingin, ancaman terhadap kedaulatan dan integritas teritorial tersebut terutama disebabkan oleh adanya agresi teritorial dari negara lain dengan menggunakan kekuatan militer yang terorganisasi (angkatan bersenjata). Berdasarkan karakter ancaman tersebut, maka satu-satunya instrumen yang paling efektif untuk menghadapinya adalah penggunaan kekuatan militer yang terorganisir juga. Pada masa pasca-Perang Dingin ini, dominasi karakter ancaman terhadap negara yang bersifat tradisional tersebut secara berangsur-angsur mulai menurun. Ancaman terhadap unit negara juga mulai kabur dalam artian hampir tidak lagi ada ancaman nyata berupa agresi untuk merebut wilayah negara lainnya. Tapi secara signifikan ancaman terhadap negara mulai secara langsung terarah kepada individu-individu di dalamnya yang merupakan salah satu elemen pembentuk negara. Terorisme internasional termasuk ke dalam kategori ancaman ‘baru’ tersebut. Jika pada jenis ancaman keamanan tradisional, individu-individu yang terancam adalah rakyat dari negara yang diagresi, maka terorisme bisa mengancam semua individu dari negara mana pun dan di negara mana pun yang menjadi tempat sasaran aksi terorisme tersebut. Para aktornya pun tidak dapat ditentukan secara pasti berada di suatu negara tertentu, tetapi terorisme lebih merupakan suatu jaringan yang sangat luas. Karena itu ancaman terorisme juga seringkali dikategorikan sebagai ancaman keamanan yang bersifat transnasional. Berdasarkan uraian itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara karakter ancaman yang dihadirkan oleh terorisme dengan ancaman keamanan tradisional. Jika ancaman keamanan tradisional secara jelas mengancam suatu negara tertentu dengan batas-batas tertentu (ditujukan terhadap sasaran-sasaran militer), terorisme melahirkan jenis ‘perang baru’ yaitu mengancam keberlangsungan hidup individu-individu dengan melakukan teror secara besar-besaran tanpa
mempedulikan batas-batas negara.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar